Artikel ini mengkaji bagaimana manipulasi fakta dalam suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dan menjadi dasar pembatalan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi pengadilan Indonesia.
Artikel ini mengkaji pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia, khususnya dalam kasus di mana perjanjian arbitrase tidak ada atau tidak sah. Artikel ini menganalisis yurisprudensi pengadilan yang menegaskan bahwa partisipasi dalam proses arbitrase tidak dianggap sebagai penerimaan terhadap perjanjian arbitrase yang tidak memiliki validitas formal.
Perubahan regulasi terbaru berdasarkan Undang-Undang HKPD telah mengubah waktu timbulnya kewajiban BPHTB menjadi saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang menimbulkan pertimbangan hukum dan praktis yang penting dalam transaksi properti.
Artikel ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Kontrak Indonesia, termasuk persyaratan hukum untuk keabsahan kontrak, beberapa kewajiban utama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bagaimana pelanggaran kontrak dibahas dalam kerangka hukum Indonesia.
Artikel ini membahas kerangka yuridis yang mengatur perjanjian jual beli aset kripto dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Artikel ini juga mengkaji status hukum aset kripto, regulasi Bappebti yang berlaku, serta syarat-syarat keabsahan utama untuk kontrak elektronik.
Artikel ini meninjau konsep ultra petita dalam arbitrase serta bagaimana yurisprudensi di Indonesia menafsirkan penggunaannya sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase di bawah hukum arbitrase Indonesia.
Kebijakan Sampah Menjadi Energi di Indonesia mendorong konversi sampah menjadi energi terbarukan melalui metode yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi hijau di Indonesia.
Artikel ini mengulas bagaimana biaya arbitrase ditentukan dan dibagi menurut ketentuan BANI serta UU Arbitrase dan APS, dengan menyoroti yurisprudensi penting dari Mahkamah Arbitrase Indonesia mengenai kewenangan majelis dalam menetapkan biaya.
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan terbatas untuk memeriksa permohonan pembatalan. Artikel ini mengulas bagaimana kewenangan tersebut harus sejalan dengan prinsip non-intervensi dalam arbitrase guna menjaga independensi kewenangan arbitrase.