Artikel ini menganalisis substansi PP 48 Tahun 2025 dibandingkan dengan PP 20 Tahun 2021, khususnya terkait jangka waktu penertiban, objek tanah telantar, serta implikasi hukumnya bagi pemegang hak atas tanah dan izin usaha
Gambaran umum praktis mengenai hukum real estate di Indonesia, mencakup hak atas tanah, tata ruang, perizinan berusaha, serta aspek komersial dan industri dalam pengembangan properti.
Artikel ini membahas berbagai risiko kontraktual yang umum terjadi dalam kontrak konstruksi, termasuk risiko keuangan, kepatuhan regulasi, dan pelaksanaan pekerjaan, serta strategi mitigasinya berdasarkan hukum Indonesia.
Degradasi hutan di Sumatra akibat aktivitas industri berskala besar telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius, termasuk banjir bandang dan longsor. Artikel ini mengkaji doktrin market share liability sebagai kerangka hukum alternatif dalam menentukan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan.
Artikel ini mengkaji bagaimana manipulasi fakta dalam suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dan menjadi dasar pembatalan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi pengadilan Indonesia.
Artikel ini mengkaji pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia, khususnya dalam kasus di mana perjanjian arbitrase tidak ada atau tidak sah. Artikel ini menganalisis yurisprudensi pengadilan yang menegaskan bahwa partisipasi dalam proses arbitrase tidak dianggap sebagai penerimaan terhadap perjanjian arbitrase yang tidak memiliki validitas formal.
Perubahan regulasi terbaru berdasarkan Undang-Undang HKPD telah mengubah waktu timbulnya kewajiban BPHTB menjadi saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang menimbulkan pertimbangan hukum dan praktis yang penting dalam transaksi properti.
Artikel ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Kontrak Indonesia, termasuk persyaratan hukum untuk keabsahan kontrak, beberapa kewajiban utama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bagaimana pelanggaran kontrak dibahas dalam kerangka hukum Indonesia.
Artikel ini membahas kerangka yuridis yang mengatur perjanjian jual beli aset kripto dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Artikel ini juga mengkaji status hukum aset kripto, regulasi Bappebti yang berlaku, serta syarat-syarat keabsahan utama untuk kontrak elektronik.