Artikel ini membahas tanggung jawab dan sengketa lingkungan di Indonesia, termasuk prinsip tanggung jawab mutlak, sanksi administrasi dan pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Artikel ini menguraikan kerangka hukum konstruksi di Indonesia, pihak-pihak utama, persyaratan perizinan, kontrak konstruksi, serta risiko hukum yang umum terjadi dalam proyek-proyek konstruksi.
Artikel ini mengkaji bagaimana manipulasi fakta dalam suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dan menjadi dasar pembatalan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi pengadilan Indonesia.
Artikel ini mengkaji pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia, khususnya dalam kasus di mana perjanjian arbitrase tidak ada atau tidak sah. Artikel ini menganalisis yurisprudensi pengadilan yang menegaskan bahwa partisipasi dalam proses arbitrase tidak dianggap sebagai penerimaan terhadap perjanjian arbitrase yang tidak memiliki validitas formal.
Artikel ini meninjau konsep ultra petita dalam arbitrase serta bagaimana yurisprudensi di Indonesia menafsirkan penggunaannya sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase di bawah hukum arbitrase Indonesia.
Artikel ini mengulas bagaimana biaya arbitrase ditentukan dan dibagi menurut ketentuan BANI serta UU Arbitrase dan APS, dengan menyoroti yurisprudensi penting dari Mahkamah Arbitrase Indonesia mengenai kewenangan majelis dalam menetapkan biaya.
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan terbatas untuk memeriksa permohonan pembatalan. Artikel ini mengulas bagaimana kewenangan tersebut harus sejalan dengan prinsip non-intervensi dalam arbitrase guna menjaga independensi kewenangan arbitrase.
Pembahasan tentang pembatalan putusan arbitrase, keabsahan perjanjian arbitrase, dan isu yurisdiksi di Indonesia.
Artikel ini mengulas ruang lingkup Arbitral Award Annulment di Indonesia, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung yang membentuk Arbitral Award Annulment Jurisprudence dalam kerangka Arbitration Jurisprudence Indonesia.