Artikel ini mengulas bagaimana Indonesia mengadopsi praktik konstruksi berkelanjutan, menganalisis kerangka regulasi, tantangan, dan peluang masa depan untuk mencapai keberlanjutan di industri konstruksi.
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, Kontraktor seringkali menghadapi situasi dimana ia mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan biaya lebih karena hal-hal yang disebabkan oleh Pengguna Jasa. Berkenaan dengan hal ini, kontrak FIDICInternational...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017TENTANG JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk...
Undang-undang jasa konstruksi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana turut diubah melalui undang-undang cipta kerja, bersama dengan undang-undang bangunan gedung, undang-undang perumahan dan undang-undang rumah susun. Setelah...
Pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") yang berlaku pada hari yang sama. Beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain Peraturan...
Pada tanggal 23 April 2020, pemerintah pusat telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP No. 22/2020”), yang memberikan kejelasan pengaturan mengenai, antara lain...
Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Draft...
Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung (UU Eksisting Vs RUU Cipta Kerja) Herdiasti Anggitya