Artikel ini mengulas bagaimana Indonesia mengadopsi praktik konstruksi berkelanjutan, menganalisis kerangka regulasi, tantangan, dan peluang masa depan untuk mencapai keberlanjutan di industri konstruksi.
Artikel ini mengulas bagaimana Indonesia mengadopsi praktik konstruksi berkelanjutan, menganalisis kerangka regulasi, tantangan, dan peluang masa depan untuk mencapai keberlanjutan di industri konstruksi.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017TENTANG JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk...
Undang-undang jasa konstruksi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana turut diubah melalui undang-undang cipta kerja, bersama dengan undang-undang bangunan gedung, undang-undang perumahan dan undang-undang rumah susun. Setelah...
Pada tanggal 23 April 2020, pemerintah pusat telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP No. 22/2020”), yang memberikan kejelasan pengaturan mengenai, antara lain...
Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Draft...
Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung (UU Eksisting Vs RUU Cipta Kerja) Herdiasti Anggitya
Latar Belakang Pada tanggal 13 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“Permen...
Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) IMB diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen dilakukan dengan melengkapi : Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Data pemilik bangunan...
Latar Belakang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (“IMB”) dan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi...