Artikel ini menguraikan kerangka hukum konstruksi di Indonesia, pihak-pihak utama, persyaratan perizinan, kontrak konstruksi, serta risiko hukum yang umum terjadi dalam proyek-proyek konstruksi.
Pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") yang berlaku pada hari yang sama. Beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain Peraturan...
Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung (UU Eksisting Vs RUU Cipta Kerja) Herdiasti Anggitya
Latar Belakang Pada tanggal 13 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“Permen...
Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) IMB diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen dilakukan dengan melengkapi : Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Data pemilik bangunan...
updated version based on the latest OSS Regulations SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI from Leks&Co Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah...
Latar Belakang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (“IMB”) dan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi...
Latar Belakang Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Keputusan Menteri Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (“KKOP") KKOP adalah bagian dari rencana induk bandar udara, sebagaimana...