Latar Belakang Pada tanggal 27 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang...
RSUmum P3SRS bertanggung jawab atas administrasi keuangan pengelolaan rumah susun setelah Pelaku Pembangunan menyerahkan pengelolaan kepada P3SRS yang terdiri dari biaya pengelolaan dan usaha-usaha lain yang sah. Biaya Pengelolaan Besaran biaya pengelolaan berasal...
Keanggotaan dan Organisasi Keanggotaan Hanya pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik sarusun yang dapat menjadi anggota. Namun, perlu diketahui bahwa pemilik yang bukan penghuni sarusun tidak dapat menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan....
Pembentukan P3SRS Umum Pembentukan P3SRS diselenggarakan oleh Panmus yang difasilitasi oleh Pelaku Pembangunan berupa akomodasi dan fasilitas yang diperlukan. Tujuan dari pembentukan P3SRS yakni, menentukan: (i) pembentukan struktur organisasi, (ii) penyusunan dan...
Latar Belakang Pada tanggal 5 Desember 2018, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (“Pergub”). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan Rumah Susun Milik agar dapat berhasil...
Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) IMB diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen dilakukan dengan melengkapi : Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Data pemilik bangunan...
Izin Lingkungan Umum Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan dengan komitmen yang mencakup pelengkapan Amdal bagi rencana usaha yang wajib memiliki Amdal atau pelengkapan UKL-UPL bagi rencana usaha yang wajib memiliki UKL-UPL. Selain itu, komitmen Pelaku Usaha juga...
Izin Lokasi Objek dan Subjek Objek Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha. Batasan luas penguasaan tanah yang diberikan...
Definisi Pajak Penghasilan Final (“PPh”) adalah pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak selama tahun berjalan yang pembayaran PPh langsung disetorkan secara utuh saat penghasilan diterima sehingga...