Artikel ini mengkaji keberlakuan klausul non-kompetisi berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan kontrak di Indonesia. Artikel ini menganalisis dasar hukumnya, implikasi hak asasi manusia, dan preseden yudisial yang terkait.
Artikel ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Indonesia menangani kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam sengketa administratif.
Artikel ini membahas bagaimana pengadilan di Indonesia menafsirkan unsur final dalam KTUN dan apa artinya bagi keputusan administratif.
Artikel ini membahas bagaimana Indonesia menegakkan pengawasan lingkungan dan sanksi administratif. Artikel ini juga menjelaskan peran persetujuan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan konstruksi, dan menyoroti ketidakpastian hukum ketika persetujuan tersebut tidak diwajibkan secara jelas. Analisis ini mencerminkan isu-isu yang lebih luas dalam hukum lingkungan di Indonesia.
Mengkaji bagaimana hukum lingkungan dan yurisprudensi pengadilan di Indonesia mendukung kedudukan hukum individu dalam sengketa lingkungan hidup administratif, dengan fokus pada kasus-kasus penting dan perkembangan peraturan.
Artikel ini membahas bagaimana organisasi lingkungan dapat memperoleh kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa lingkungan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Mahkamah Agung.
Artikel ini menguraikan landasan hukum dan ruang lingkup diskresi dalam hukum administrasi Indonesia, dengan menyoroti bagaimana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dirumuskan dan dijustifikasi berdasarkan kewenangan undang-undang
Pelajari bagaimana unsur sengketa kepemilikan tanah dapat muncul dalam sengketa tata usaha negara, serta analisis yuridis terhadap kewenangan PTUN dalam menyelesaikannya.
Tumpang tindihnya sertifikat tanah di Indonesia terus menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini membahas konsekuensi hukum, peraturan-peraturan yang relevan, dan keputusan-keputusan pengadilan yang membahas masalah ini.