Artikel ini membahas bagaimana Hukum Lingkungan Indonesia menerapkan prinsip pencemar membayar untuk menangani pencemaran lingkungan. Artikel ini menyoroti kewenangan pemerintah untuk menuntut ganti rugi, metode perhitungan kerugian lingkungan, serta putusan pengadilan penting yang membentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum.
Artikel ini mengulas konsep Hak Eigendom dalam kerangka Hukum Agraria Indonesia. Pembahasan mencakup konversi tanah eigendom, implikasi hukumnya, serta menelaah putusan pengadilan yang menunjukkan bagaimana kepemilikan eigendom yang belum terselesaikan dapat memengaruhi sengketa dan pengakuan hak atas tanah saat ini.
Kerangka Kerja Lisensi Berbasis Risiko yang diperbarui di Indonesia memperkenalkan reformasi dalam perizinan usaha properti, dengan proses yang lebih jelas dan kepastian hukum yang lebih kuat. Regulasi properti Indonesia ini berpotensi mengubah cara pengembang memperoleh izin-izin penting seperti KKPR, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan.
Artikel ini mengkaji keberlakuan klausul non-kompetisi berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan kontrak di Indonesia. Artikel ini menganalisis dasar hukumnya, implikasi hak asasi manusia, dan preseden yudisial yang terkait.
Artikel ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Indonesia menangani kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam sengketa administratif.
Artikel ini membahas bagaimana pengadilan di Indonesia menafsirkan unsur final dalam KTUN dan apa artinya bagi keputusan administratif.
Artikel ini membahas bagaimana Indonesia menegakkan pengawasan lingkungan dan sanksi administratif. Artikel ini juga menjelaskan peran persetujuan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan konstruksi, dan menyoroti ketidakpastian hukum ketika persetujuan tersebut tidak diwajibkan secara jelas. Analisis ini mencerminkan isu-isu yang lebih luas dalam hukum lingkungan di Indonesia.
Mengkaji bagaimana hukum lingkungan dan yurisprudensi pengadilan di Indonesia mendukung kedudukan hukum individu dalam sengketa lingkungan hidup administratif, dengan fokus pada kasus-kasus penting dan perkembangan peraturan.
Artikel ini membahas bagaimana organisasi lingkungan dapat memperoleh kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa lingkungan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Mahkamah Agung.