Pada umumnya jangka waktu untuk proses IMB selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung dari tanggal pengajuan yang pertama kali. Jangka waktu ini berbeda – beda tergantung kebijakan daerah pengawasan setempat dan kesiapan berkas – berkas yang diperlukan. Sebaiknya IMB...
Siapa pun yang bertanggung jawab atas kegiatan pendirian bangunan adalah pihak yang berkewajiban untuk meminta izin kepada pemerintah setempat. Selain itu, pemilik atas bangunan yang telah lama dibangun tetapi belum memiliki IMB juga mempunyai kewajiban untuk mengurus...
Dalam Undang – undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur tentang izin mendirikan bangunan (IMB) dan semua hal yang berkaitan dengan aktifitas membangun membongkar, memperbarui, mengganti sebagian atau seluruh, dan memperluas bangunan.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun. Izin ini dapat diterbitkan bila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek...
Secara garis besar prosedur dan mekanisme pembuatannya, adalah : Penjual wajib menghubungi kantor pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetor berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Kantor pajak akan memberikan surat setoran pajak (SSP). Penjual membayar...
Tujuan pengecekan fisik rumah adalah untuk mengetahui kondisi rumah sekaligus memastikan kesesuaian spesifikasi yang diuraikan dalam PPJB dengan keadaan rumah yang sebenarnya. Karena bisa saja apa yang diuraikan dalam PPJB berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
Hal – hal yang menjadi prinsip dasar mengenai PPJB adalah : a. Uraian obyek pengikatan jual – beli, meliputi : Luas bangunan disertai dengan gambar arsitektur dan gambar spesifikasi teknis; Lokasi tanah sesuai dengan pencantuman nomor kavling; Mengenai luas tanah...
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) merupakan salah satu kekuatan hukum sekaligus jaminan hukum pada saat membeli rumah. PPJB diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995, yang secara garis besar berisikan :
Pihak yang melakukan kesepakatan.
Kewajiban bagi penjual.
Uraian obyek pengikatan jual-beli.
Jaminan penjual.
Waktu serah terima bangunan.
Pemeliharaan bangunan.
Penggunaan bangunan.
Pengalihan hak.
Pembatalan pengikatan.
Penyelesaian Perselisihan.
Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi antara lain: I. Pemilik a. Fotocopy KTP suami-istri b. Fotocopy surat nikah/surat cerai c. Akta jual asli rumah/tanah terdahulu d. IMB asli e. sertifikat rumah dan tanah (HGB/SHM) asli f. Denah rumah asli (blue print)...