PENDAHULUAN Perniagaan telah lama menjadi aspek penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Meskipun begitu kerap dijumpai suatu kondisi di mana debitor tidak lagi mampu membayarkan utang-utangnya (gagal bayar) kepada para kreditornya. Di Indonesia permasalahan...
PendahuluanDalam menjalankan suatu bisnis, pasti tidak pernah lepas dari risiko kegagalan pihak lainnya dalam melaksanakan kewajibannya, terutama terkait kewajiban finansial. Sebagai contoh, kegagalan debitor dalam membayar kewajiban cicilan pembayaran utang kepada...
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004 (UU Kepailitan) didasarkan pada uji non-insolvensi, yang berarti bahwa pengujian bukan untuk mengecek apakah debitor sanggup membayar atau tidak, melainkan apakah...
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tahun 2004 (UU Kepailitan) berlaku untuk semua permohonan kepailitan dan PKPU melalui Pengadilan Niaga di Indonesia. UU Kepailitan tidak meniadakan perjanjian...
Latar Belakang Rapat kreditor adalah rapat yang wajib diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 Undang -undangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...
Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga (“Pengadilan”) dalam lingkungan peradilan...
Latar Belakang Salah satu pihak yang dikenal dalam proses Kepailitan adalah Panitia Kreditor. Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Panitia Kreditor...
Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor...