Artikel ini meninjau konsep ultra petita dalam arbitrase serta bagaimana yurisprudensi di Indonesia menafsirkan penggunaannya sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase di bawah hukum arbitrase Indonesia.
Artikel ini mengulas bagaimana biaya arbitrase ditentukan dan dibagi menurut ketentuan BANI serta UU Arbitrase dan APS, dengan menyoroti yurisprudensi penting dari Mahkamah Arbitrase Indonesia mengenai kewenangan majelis dalam menetapkan biaya.
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan terbatas untuk memeriksa permohonan pembatalan. Artikel ini mengulas bagaimana kewenangan tersebut harus sejalan dengan prinsip non-intervensi dalam arbitrase guna menjaga independensi kewenangan arbitrase.
Pembahasan tentang pembatalan putusan arbitrase, keabsahan perjanjian arbitrase, dan isu yurisdiksi di Indonesia.
Artikel ini mengulas ruang lingkup Arbitral Award Annulment di Indonesia, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung yang membentuk Arbitral Award Annulment Jurisprudence dalam kerangka Arbitration Jurisprudence Indonesia.
Artikel ini menyajikan analisis strategis mengenai banding atas pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, menyoroti yurisprudensi tentang pembatalan putusan arbitrase tanpa memorandum dan pentingnya memorandum banding.
Artikel ini mengkaji apakah putusan arbitrase di Indonesia dapat diperbaiki oleh pengadilan, dengan menyoroti perbedaan antara perbaikan dan pembatalan.
Artikel ini mengkaji bagaimana Ketertiban Umum memengaruhi pembatalan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia. Artikel ini menganalisis dasar hukum, yurisprudensi, dan wawasan kritis yang membentuk praktik arbitrase saat ini.
Pendahuluan Beberapa waktu yang lalu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) telah mempublikasikan Peraturan dan Prosedur Arbitrase (“Peraturan BANI”) yang terbaru, yaitu Peraturan BANI 2025. Meskipun dalam Peraturan BANI 2025 tidak tercantum tanggal penerbitan...