Pendahuluan Berdasarkan Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”), Tanggung Jawab Mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi....
Pendahuluan Tanah merupakan dasar dari kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Dari tanahlah sebagian besar sumber-sumber makanan berasal serta manusia bermukim. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia diperlukan tanah sebagai penampungnya. Pada masa...
Pendahuluan Pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia terus berkembang dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Salah satu aspek yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum adalah tanah yang luas dan strategis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,...
Pendahuluan Lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan di bumi. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan...
Pendahuluan Pengaturan kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia berangkat dari UUPA. yang mengatur bahwa orang asing dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Saat ini, pengaturan mengenai...
Dalam hukum hak kekayaan intelektual, terdiri dari berbagai macam hak, salah satunya adalah indikasi geografis. Di Indonesia, pengaturan mengenai indikasi geografis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU...
A. Pendahuluan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah “PP 18/2021” sebagai salah satu peraturan pelaksana dari...
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Ketentuan PPPSRS diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun). Pembentukan PPPSRS...
Penafsiran berbeda terkait peraturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp. Dimana dalam kasus ini Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga...