Artikel ini mengkaji apakah putusan arbitrase di Indonesia dapat diperbaiki oleh pengadilan, dengan menyoroti perbedaan antara perbaikan dan pembatalan.
Artikel ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Indonesia mendefinisikan kepentingan dalam menentukan kedudukan hukum dalam sengketa di Pengadilan Administrasi Negara.
Artikel ini membahas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk penjualan perumahan dan kondominium di Indonesia, dengan menyoroti klausul-klausul yang wajib, penting, dan opsional berdasarkan Undang-Undang Perumahan Indonesia.
Indonesia sedang bergerak menuju energi bersih melalui perjanjian pembelian listrik yang lebih jelas, membentuk kontrak energi terbarukan yang lebih baik, dan kerangka hukum listrik yang lebih kuat.
Artikel ini mengkaji bagaimana Ketertiban Umum memengaruhi pembatalan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia. Artikel ini menganalisis dasar hukum, yurisprudensi, dan wawasan kritis yang membentuk praktik arbitrase saat ini.
Artikel ini mengkaji peran Pemeriksaan Badan Peradilan dalam membentuk Keputusan Tata Usaha Negara serta implikasinya terhadap Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Artikel ini menyoroti landasan hukum, ruang lingkup, dan yurisprudensi mengenai kapan keputusan tersebut dapat atau tidak dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Artikel ini membahas bagaimana Hukum Lingkungan Indonesia menerapkan prinsip pencemar membayar untuk menangani pencemaran lingkungan. Artikel ini menyoroti kewenangan pemerintah untuk menuntut ganti rugi, metode perhitungan kerugian lingkungan, serta putusan pengadilan penting yang membentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum.
Artikel ini mengulas konsep Hak Eigendom dalam kerangka Hukum Agraria Indonesia. Pembahasan mencakup konversi tanah eigendom, implikasi hukumnya, serta menelaah putusan pengadilan yang menunjukkan bagaimana kepemilikan eigendom yang belum terselesaikan dapat memengaruhi sengketa dan pengakuan hak atas tanah saat ini.
Kerangka Kerja Lisensi Berbasis Risiko yang diperbarui di Indonesia memperkenalkan reformasi dalam perizinan usaha properti, dengan proses yang lebih jelas dan kepastian hukum yang lebih kuat. Regulasi properti Indonesia ini berpotensi mengubah cara pengembang memperoleh izin-izin penting seperti KKPR, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan.