Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung (UU Eksisting Vs RUU Cipta Kerja) Herdiasti Anggitya
Matriks Perbandingan Prosedur Perijinan Bangunan Gedung
read more
Artikel
Aspek Bangunan Gedung Dalam RUU Cipta Kerja
Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu KoAspekta Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut....
Aspek Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja
Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR telah menerima naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Draft...
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Latar Belakang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Latar Belakang Seiring meningkatnya kasus Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) di Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan 3 peraturan terkait sebagai bentuk penanggulangan terhadap pandemi tersebut yaitu Keputusan Presiden Nomor...
Hak Membangun
Sejak Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) diundangkan, telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1,...
Insentif dan Pengalihan Hak Membangun Berdasarkan Artikel Hak Membangun
Insentif dan Pengalihan Hak Membangun PP Tata Ruang mengatakan pada Pasal 175 bahwa mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur. Namun kami memandang bentuk insentif tersebut pun diatur dalam peraturan nasional,...
Yurisprudensi: Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) dalam Hukum Tanah Adat
Poin Pembelajaran Meski di dalam hukum adat tidak mengenal konsep daluwarsa, namun dengan lewatnya waktu terbaik untuk menuntut, maka menimbulkan persangkaan hukum bahwa hak (yang mungkin dipunyai) telah dilepaskan (rechtsverwerking). Ringkasan Pokok Perkara Penggugat...
Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik
Latar Belakang Pada akhir tahun lalu, tanggal 4 Desember 2019, Pemerintah Daerah DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah...