Pengaturan mengenai laporan tahunan perseroan terbatas di atur pada Bab IV Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Berikut di bawah ini akan diuraikan mekanisme penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS. Direksi bertugas membuat laporan...
Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)menyebutkan: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6” Pasal...
Terdapat 3 (tiga) buah organ dari sebuah perseroan terbatas (“PT”), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiganya berjalan seiringan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, pada kenyataannya terkadang organ tersebut dapat...
Pengertian Direksi Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas...
Dasar Hukum Pengaturan SP3L oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Realisasi rencana pembangunan fisik kota dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bagian Wilayah Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempengaruhi pesatnya perkembangan kegiatan...
Untuk mengatasi permasalahan itu, dibutuhkan ketentuan dan pengaturan terkait dengan perizinan dalam penunjukan dan penggunaan lahan. Kebutuhan tersebut selanjutnya direalisasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan pengaturan atas penerbitan SIPPT. SIPPT dalam Pasal 1...
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”), terdapat hal-hal baru yang sangat berbeda dengan peraturan mengenai rumah susun sebelumnya. Salah satu hal yang baru diatur dalam UU Rusun adalah keberadaan Badan Pelaksana....
Dasar HukumHak Pengelolaan (selanjutnya disebut dengan “HPL”) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996...