Pendahuluan Eigendom merupakan istilah untuk hak milik yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Dasar hukum mengenai eigendom tertuang dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang mendefinisikan eigendom sebagai hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk...
Pendahuluan Eksistensi Hutan Adat sebagai salah satu bentuk hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (“MHA”) merupakan pengejawantahan dari jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan...
Pendahuluan Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk membuktikan keabsahan hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, ataupun hak tanggungan. Dalam hal sertifikat tanah...
Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”), asas tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Keterlanjuran diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (“PP 43/2021”) yang mendefinisikannya sebagai: “kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak...
Tanah kas desa atau yang lazim disebut sebagai Tanah Bengkok, merupakan salah satu jenis kekayaan milik desa yang pada umumnya sistem pengelolaan dari tanah tersebut akan diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa yang sedang menjabat dalam periode tertentu...
Ruang Bawah Tanah (RBT) adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah. Ketentuan...
Tertanggal 3 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan keputusan tentang pemberian hak atas tanah secara umum, Keputusan ini juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (4) peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor 18 tahun 2021...
Organisasi Hak atas tanah (HAT) di bawah peraturan, tentu sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Penetapan HAT tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum....