Indonesia memiliki cukup banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh penanam modal asing, seperti sumber daya alam yang melimpah, banyaknya tenaga kerja produktif, potensi pasar yang besar dan perbaikan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah...
Sejak UU Cipta kerja efektif berlaku pada 2 November 2020, pemerintah juga perlu mengatur implementasi terhadap ketentuan UU Cipta kerja. Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres No. 10/2021”) diberlakukan oleh pemerintah...
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang...
Latar Belakang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PERKA BKPM 17/2015”), yang mulai berlaku...
Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK”) yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2014....
Latar Belakang Pada tanggal 3 September 2015, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan...
Latar Belakang Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Perka BKPM 14/2015”), yang mulai berlaku sejak 8...
Preferent Andeel: saham-saham di mana di dalam pemberian keuntungan didahulukan dari yang lain; saham-saham dengan hak diutamakan di dalam pemberian keuntungan.
Latar Belakang Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia serta pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), maka dipandang perlu untuk mengganti ketentuan...