Pendahuluan Tanda tangan berfungsi identitas tertulis seseorang yang memberikan keabsahan pada sebuah dokumen. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), tanda tangan adalah salah satu syarat wajib agar suatu dokumen dapat dikategorikan sebagai akta di...
Penafsiran berbeda terkait peraturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp. Dimana dalam kasus ini Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga...
Latar Belakang Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan...
Mall lease agreement from Leks&Co "Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang...
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Hal – hal yang menjadi prinsip dasar mengenai PPJB adalah :
1. Uraian obyek pengikatan jual – beli, meliputi :
(i) Luas bangunan disertai dengan gambar arsitektur dan gambar spesifikasi teknis.
(ii) Lokasi tanah sesuai dengan pencantuman nomor kavling.
(iii) Mengenai luas tanah beserta perizinannya.
Perjanjian Pengikatan Jual – Beli (PPJB) merupakan salah satu kekuatan hukum sekaligus jaminan hukum pada saat membeli rumah. PPJB diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995, yang secara garis besar berisikan