Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pada...
Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (“Pergub No....
Latar Belakang Pada tanggal 14 Juni 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (“Perpres No. 51/2016). Perpres No. 51/2016 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No....
Poin Pembelajaran: Sebidang tanah yang telah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah tersebut. Sertifikat tanah menurut hukum merupakan bukti otentik dan mutlak tentang...
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, tanah-tanah milik perserorangan warga negara Belanda dan yang tidak ternasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, menjadi dikuasai oleh negara untuk diberikan kepada penerima hak...
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan mengenai penyelesaian kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus...
Presentation for quo vadis ruu pertanahan from Leks&Co Lawyers
Latar Belakang Sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, pertanahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses memperoleh sertifikat, proses pelaksanaan pendaftaran tanah harus disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan...