Reforma agraria merupakan salah satu tujuan pemerintah sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Saat ini, setelah lebih dari enam puluh tahun sejak diundangkannya UUPA reforma agraria tidak lagi hanya mengatur tentang redistribusi lahan pertanian kepada...
Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi teknologi informasi dalam menghadapi era digital. Digitalisasi terbukti dapat melahirkan efisiensi dan menyederhanakan proses pelayanan publik. Melalui peraturan perundang-undangan pemerintah mendukung terciptanya...
The Indonesian government encourages the optimization of information technology to encounter digital era. Through the law, the government stimulate transformation of public services to be digital based, inclucing land related public services. Job Creation Law also...
Latar Belakang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) merupakan bea yang dikenakan kepada orang perorangan atau badan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Secara umum, BPHTB diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea...
Background Levy on the Acquisition of Land and Building Rights (the “BPHTB”) is a levy which is imposed to the individual or entity for any acquisition of right over land and/or building. Generally speaking, the BPHTB was originally regulated under Law Number 21 of...
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) diundangkan pada tanggal 2 November 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. UU Cipta Kerja adalah terobosan hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa...
The Law No. 1 of 2020 on Job Creation is enacted on 2 November 2020 and comes into effect from the enaction date. The Job Creation Law is a legal breakthrough that is expected to resolve various issues in several laws into one law. In the real estate sector, the Job...
Ketentuan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Di sana jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam buku yang...
The sale and purchase provision is stipulated under Article 1457 Civil Code. It is defined as an agreement by which one party is bound to deliver a certain matter, for which the other party shall pay an agreed price. In a book that was written by Djaja S. Meliala,...