Latar Belakang Pada tanggal 15 April 2019, Gubernur DKI Jakarta mengundangkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan...
Mortgage Rights The deletion of mortgage rights is regulated in the Law No. 4 of 1996 on Mortgage. Mortgage (hak tanggungan) means a security right over right(s) of land as set out under the Law No. 5 of 1960, along with or without other goods that constitute a unity...
Background On 15 April 2019, the Governor of DKI Jakarta enacted the Regulation of DKI Jakarta Governor Number 38 of 2019 on Second Amendment of Regulation of DKI Jakarta Governor Number 259 of 2015 on Exemption of Land and Building Tax in Village and Urban Area for...
Latar Belakang Pada tanggal 27 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang...
Background On the 27th of December 2018, the Government of Republic of Indonesia enacted the Minister of Transportation Regulation No. 125 of 2018 on Dredging and Reclamation. This regulation revokes the Minister of Transportation Regulation No. PM 52 of 2011 on...
Latar Belakang Pada tanggal 5 Desember 2018, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (“Pergub”). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan Rumah Susun Milik agar dapat berhasil...
Definisi Pajak Penghasilan Final (“PPh”) adalah pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak selama tahun berjalan yang pembayaran PPh langsung disetorkan secara utuh saat penghasilan diterima sehingga...
News on government’s plan to revise the current agrarian law of 1960 heated up lately. The government schedules that the bill will be promulgated before the upcoming election in early 2019. The question is, whether the government and legislators are able to agree on...
Salah satu tahapan di dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah penerbitan penetapan lokasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota jika mereka menerima delegasi dari Gubernur. Penetapan lokasi digunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah,...