Introduction The Principle of Legal Certainty is one of the principles in the General Principles of Good Governance ("AUPB"). This principle is regulated under Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 30 of 2014 on Government Administration as amended by the...
Irreversibility is governed in Government Regulation No. 43 of 2021 on Settlement of Spatial, Forest Area, Permits, and/or Land Rights Non-Conformity (“GR 43/2021”) which defines it as: “a condition in which Permit, Concession, Land Right, and/or Management Right is...
Keterlanjuran diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (“PP 43/2021”) yang mendefinisikannya sebagai: “kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak...
Pendahuluan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah...
Introduction Every person has the right to a good and healthy environment as stated in Article 65 of Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2...
Properti fungsi campuran merupakan suatu ciri khas pembangunan modern. Gagasan utamanya ialah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat tinggal, bekerja, dan berekreasi dalam satu area, yang diwujudkan dalam pengembangan kompleks properti yang terdiri dari...
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), terdapat beberapa ketentuan baru dalam bidang pertanahan. Salah...
Mixed-use property is the hallmark of modern development. The idea is to create an environment where people can live, work, and play in one area, embodied into a development of a property complex consist of residential condominium, office, and shopping mall...
After the promulgation of Law Number 11 of 2020 on Job Creation which has been revoked by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation ("Job Creation Law"), there are several new provisions in the field of land. One of them is about agency in...