Introduction According to Law No. 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment as amended by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation (“Environmental Law”), Environmental Pollution is defined as the incoming or inclusion of creature, substances energies...
Village treasury land or commonly known as Bengkok Land, is a type of village-owned asset which in general, its land management system will be granted to the Village head and village apparatus who are serving for a certain period as his salary/reward for his services...
In order to increase the prosperity and welfare of farmers and the community, the government guarantees the availability of sustainable food agricultural land as regulated in Law No. 41 of 2009 on Protection of Sustainable Food Agricultural Land (“LP2B Law”), which...
Tanah kas desa atau yang lazim disebut sebagai Tanah Bengkok, merupakan salah satu jenis kekayaan milik desa yang pada umumnya sistem pengelolaan dari tanah tersebut akan diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa yang sedang menjabat dalam periode tertentu...
Dalam rangka meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, pemerintah menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan...
The Underground Space (RBT) is a space below the surface of the land which is used for certain activities whose control, selection, use and utilization are separate from the control, ownership, use and utilization of land. The provisions regarding the Granting of Land...
Ruang Bawah Tanah (RBT) adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah. Ketentuan...
Tertanggal 3 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan keputusan tentang pemberian hak atas tanah secara umum, Keputusan ini juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (4) peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor 18 tahun 2021...
On 3 October 2022, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning issued a decision regarding the granting of land rights in general. This decision was also made to implement the provisions of Article 2 paragraph (4) of the regulation of the minister of...