Pendahuluan Pengaturan kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia berangkat dari UUPA. yang mengatur bahwa orang asing dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Saat ini, pengaturan mengenai...
Dalam hukum hak kekayaan intelektual, terdiri dari berbagai macam hak, salah satunya adalah indikasi geografis. Di Indonesia, pengaturan mengenai indikasi geografis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU...
A. Introduction After the Job Creation law is enacted, the Government issued the Government Regulation No. 18/2021 on Right of Management, Land Rights, Condominium Units, and Land Registration (“GR 18/2021”) as one of the implementing regulations of the Job...
A. Pendahuluan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah “PP 18/2021” sebagai salah satu peraturan pelaksana dari...
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Ketentuan PPPSRS diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun). Pembentukan PPPSRS...
Association of Owners and Tenants of Condominium Unit (PPPSRS) is a legal entity consisting of owners or tenants of condominium unit. PPPSRS is regulated under the Condominium Law No. 20 of 2011 (“Condominium Law”). The establishment of PPPSRS is an obligation by the...
SEMA (Supreme Court Circular Letter) is a form of circular letter from the chiefs of the Supreme Court to all levels of the judiciary, which contains a guidance in the court administration. Therefore, the nature is administrative, but also contains announcement about...
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap...
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah cara untuk me-resturukturisasi utang atau kewajiban debitur terhadap para krediturnya. Ketentuan PKPU hanya diatur dalam satu undang-undang bersama dengan ketentuan kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004...