Pendahuluan Tanda tangan berfungsi identitas tertulis seseorang yang memberikan keabsahan pada sebuah dokumen. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), tanda tangan adalah salah satu syarat wajib agar suatu dokumen dapat dikategorikan sebagai akta di...
Introduction A signature serves as a written identity that validates a document. In accordance with the Indonesian Civil Code (“ICC”), a signature is one of the mandatory requirements for a document to be considered as a private deed. However, in certain situations, a...
Pendahuluan Pada tanggal 2 Januari 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Amandemen Kedua ITE”) telah resmi diundangkan dan berlaku di Indonesia. Penerbitan...
Introduction On 2 January 2024, Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (“EIT Second Amendment”) was officially promulgated and came into effect in Indonesia. The issuance of the EIT Second...
Introduction In 2018, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-Based Government Systems (PR No. 95/2018). PR No. 95/2018 comprises a comprehensive set of guidelines for central and local governments,...
Pendahuluan Pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres No. 95/2018”). Perpres 95/2018 memuat panduan yang komprehensif bagi pemerintah pusat dan daerah...
Pendahuluan Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim ini...
Introduction Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. Climate change is...
Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia tidak serta merta menjadi hak dari rakyat asli dari pulau-pulau tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)...