Yurisprudensi Putusan Seseorang yang "menandu" sawah orang lain tidak dapat hanya karena telah lampau waktu tertentu menjadi pemilik dari pada sawah yang “ditandu” itu. 200 K/SIP/1958
Yurisprudensi Putusan Seseorang yang "menandu" sawah orang lain tidak dapat hanya karena telah lampau waktu tertentu menjadi pemilik dari pada sawah yang “ditandu” itu. 200 K/SIP/1958
Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun...
This video was recorded on : 18 June 2021 Managing Partner kami Eddy Leks menjawab pertanyaan dalam webinar "Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja" pada tanggal 18 juni 2021. Pertanyaan webinar ini berkaitan pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan beberapa...
This video was recorded on : 18 Juni 2021 Managing Partner kami Eddy Leks bicara dalam webinar "Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja" pada tanggal 18 Juni 2021. Webinar ini fokus pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan membahas beberapa poin utama, yaitu...
Apabila melihat ketentuan hukum pertanahan di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai hak untuk mendapat prioritas pertama atau diutamakan/didahulukan berdasarkan urutan-urutan penerima hak atas tanah. Hak tersebut disebut sebagai hak prioritas. Pengaturan mengenai Hak...
Tidak banyak yang sadar atau sadar namun tidak mengerti atau sulit menerima, mengenai konsep tanah telantar berdasarkan hukum pertanahan Indonesia. "Bagaimana tanah saya bisa dicabut oleh pemerintah?"; "Bagaimana mungkin pemerintah menegur saya untuk menggunakan tanah...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Latar Belakang Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"), pemerintah Republik Indonesia telah mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam bidang agraria dan penataan ruang. Pemerintah telah mengundangkan...