updated version based on the latest OSS Regulations SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI from Leks&Co Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah...
Latar Belakang Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (“PBI 20/...
Prinsip Dasar Penilaian Ganti Kerugian Nilai ganti kerugian adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 (“UU No. 2/2012”) mengatur bahwa ganti kerugian...
JAKARTA, KOMPAS.com - Mengembangkan suatu kawasan menjadi pemukiman di suatu daerah bukanlah perkara mudah. Ada segudang perizinanyang harus dikantongi sebelum sebelum pengembang dapat memulai pekerjaan konstruksi. Analis hukum pertanahan dan properti Eddy Leks...
JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya kasus dugaan suap proyek Meikartayang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan petinggi Lippo Group, menunjukkan betapa peliknya persoalan perizinan di Tanah Air. Meikarta merupakan proyek raksasa yang...
PROPERTY INSIDE – Sudah seminggu bencana gempa dan tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Bangunan seperti rumah hingga hotel luluh lantah, rata dengan tanah. Bahkan salah satu kawasan di Palu yaitu Petobo seluas 180 hektar tanahnya rusak dan berlumpur....
Latar Belakang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (“IMB”) dan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi...
Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata...
Latar Belakang Pada tanggal 3 Agustus 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (“Permendag No. 51/2017”). Peraturan ini dibuat mengingat Permendag...