Latar Belakang Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan...
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah...
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri ATR”) menerbitkan Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak (“Permen ATR No. 15/2017”), yang mulai berlaku...
Latar Belakang Pada tanggal 9 Agustus 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir...
Pertanyaan: Mohon pencerahan : Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) diterbitkan institusi apa ya ? Apakah BPN atau institusi lain .....mohon informasiny Best rgds Jawaban: Terima kasih atas surel Anda. Menindaklanjuti atas surel sebelumnya, adapun dapat kami...
Undang-undang rumah susun tahun 2011 (UU Rusun) diterbitkan untuk menggalakkan rumah susun umum yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, karena peraturan pelaksanaan UU Rusun belum terbit sampai saat ini, yang seharusnya terbit di tahun 2012,...
Pertanyaan: Hello, Saya membeli apt june 2015 sampai sekarang tidak ada pembangunan masih tanah Sedangkan schedule awal adalah: Ground Breaking... Agustus 2015 Proses kontruksi... February 2016 Topping Off... Agustus 2017 Pembangunan Selesai... Desember 2018 Serah...
Latar Belakang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE No. 9/SE/VI/2013”). SE No. 9/SE/VI/2013 dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi format dan...