Latar Belakang Pada tanggal 27 Mei 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (“Permen Agraria 12/2019”). Permen Agraria...
Latar Belakang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Pengadaan Tanah”) merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang dialokasikan untuk kegunaan publik dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah....
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 (“Permenag No. 18/2016”). Permenag No. 18/2016 diterbitkan dengan latar belakang...
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, terdapat tiga tahap untuk menentukan dan menetapkan kawasan pengembangan berorientasi transit (transit...
Pada tanggal 6 April 2017, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti (“Pergub DKI No. 41/2017”). Pergub DKI No....
Poin Pembelajaran: Penjualan dan pembelian bangunan yang dibangun di atas tanah tidak dapat dianggap sebagai penjualan dan pembelian tanah, kecuali jika ditulis dengan jelas berdasarkan akta notaris. Penguasaan tanah atas tanah negara tidak dapat dianggap sebagai...
Latar Belakang Pemerintah Republik Indonesia baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (“PP 34/2017”), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. PP 34/2017...
Latar Belakang Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan...
Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah...