The law on bankruptcy and postponement of debt payment obligation (PKPU) of 2004 (Bankruptcy Law) is applicable for all bankruptcy and PKPU claims through the commercial court in Indonesia. The Bankruptcy Law does not negate the guarantee agreement set forth under...
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004 (UU Kepailitan) didasarkan pada uji non-insolvensi, yang berarti bahwa pengujian bukan untuk mengecek apakah debitor sanggup membayar atau tidak, melainkan apakah...
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tahun 2004 (UU Kepailitan) berlaku untuk semua permohonan kepailitan dan PKPU melalui Pengadilan Niaga di Indonesia. UU Kepailitan tidak meniadakan perjanjian...
IntroductionWhat would happen if 62-year-old evidence, converted under the Agrarian Law of 1960, but without any land certificate, was still deemed valid today? What would happen if parties claiming to be the rightful party: had not applied for land certification...
It was a historic day on 6 December 2022 for Indonesia since the new draft of criminal code was approved by the House of Representatives. Despite ongoing objections from various elements, the House and the government proceeded anyway. The Minister of Law and Human...
Aturan mengenai sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) satuan rumah susun (sarusun) sudah muncul sejak diundangkannya undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang kemudian beberapa ketentuannya diamandemen di dalam undang-undang nomor 11 tahun...
Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut paling lama dua tahun, yakni 25 November 2023. Mahkamah telah...
Undang-undang jasa konstruksi berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana turut diubah melalui undang-undang cipta kerja, bersama dengan undang-undang bangunan gedung, undang-undang perumahan dan undang-undang rumah susun. Setelah...
Infrastruktur adalah salah satu program penting pemerintah pusat. Infrastruktur juga telah ditetapkan secara resmi sebagai program prioritas kedua dalam pemerintahan kedua Presiden Jokowi, setelah pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu tentunya proyek...