Cacat substansial dalam Hukum Tata Usaha Negara (KTUN) Indonesia dapat membatalkan keputusan, yang berujung pada pembatalan atau pembatalan. Artikel ini membahas persyaratan hukum utama, kasus-kasus yurisprudensi, dan konsekuensi di bawah UU Administrasi Pemerintahan.
Read More
Cacat prosedur dalam yurisprudensi Tata Usaha Negara dapat membatalkan keputusan administratif jika tidak sesuai prosedur menurut hukum administrasi di Indonesia. Pengabaian terhadap proses yang sah dapat berdampak pada pencabutan keputusan tersebut.
Read More
Dalam KTUN di Indonesia, keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan jika mengandung cacat wewenang, yaitu saat pejabat bertindak di luar kewenangannya. Artikel ini membahas ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pembatalan keputusan semacam itu.
Read More
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Indonesia haruslah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat final, dan menimbulkan akibat hukum yang pasti. Keputusan yang tidak memiliki unsur-unsur ini tidak dapat dianggap sebagai KTUN yang sah.
Read More
Pendahuluan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan, “suatu sebab...
Read More
For the last 15 years, our members have written many articles that have been published in various blogs that we manage, including Indonesia Real Estate Law blog and Hukum Properti blog. Our members have also participated in various directories and websites within and outside our firm's blogs, including different legal topics outside real estate-related topics. Thus, this blog is set up as a portal of all of our articles and materials that our members have written to date, within and without our firm's blogs. This blog covers a wide-array of topics, different from specialized topics as in our previous two blogs, Indonesia Real Estate Law and Hukum Properti. We build this blog to be a main source for the readers to understand the vast legal knowledge of our firm and which our firm will continue to share.