This article discusses how Indonesia enforces environmental supervision and administrative sanctions. It also explains the role of environmental approval in business and construction activities, and highlights legal uncertainty when such approval is not clearly required. The analysis reflects broader issues in Indonesia’s environmental law.
Artikel ini membahas bagaimana Indonesia menegakkan pengawasan lingkungan dan sanksi administratif. Artikel ini juga menjelaskan peran persetujuan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan konstruksi, dan menyoroti ketidakpastian hukum ketika persetujuan tersebut tidak diwajibkan secara jelas. Analisis ini mencerminkan isu-isu yang lebih luas dalam hukum lingkungan di Indonesia.
Mengkaji bagaimana hukum lingkungan dan yurisprudensi pengadilan di Indonesia mendukung kedudukan hukum individu dalam sengketa lingkungan hidup administratif, dengan fokus pada kasus-kasus penting dan perkembangan peraturan.
Artikel ini membahas bagaimana organisasi lingkungan dapat memperoleh kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa lingkungan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Mahkamah Agung.
Understanding how environmental organizations can file claims in Indonesia’s State Administrative Court is essential in addressing environmental disputes. This article discusses key laws, jurisprudence, and conditions for legal standing under the Environmental Law and Supreme Court regulations.
Artikel ini menguraikan landasan hukum dan ruang lingkup diskresi dalam hukum administrasi Indonesia, dengan menyoroti bagaimana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dirumuskan dan dijustifikasi berdasarkan kewenangan undang-undang
This article elaborates on the legal foundation and scope of discretion within Indonesian administrative law, highlighting how State Administrative Decisions (KTUN) are formulated and justified based on statutory authority.
Pelajari bagaimana unsur sengketa kepemilikan tanah dapat muncul dalam sengketa tata usaha negara, serta analisis yuridis terhadap kewenangan PTUN dalam menyelesaikannya.
This article analyzes how land certificates may qualify as State Administrative Decisions (KTUN), yet disputes involving land ownership may require prior civil court resolution.