Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Indonesia haruslah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat final, dan menimbulkan akibat hukum yang pasti. Keputusan yang tidak memiliki unsur-unsur ini tidak dapat dianggap sebagai KTUN yang sah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (“Permen PUPR No. 14/2021”) telah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor...
Pendahuluan Beberapa waktu yang lalu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) telah mempublikasikan Peraturan dan Prosedur Arbitrase (“Peraturan BANI”) yang terbaru, yaitu Peraturan BANI 2025. Meskipun dalam Peraturan BANI 2025 tidak tercantum tanggal penerbitan...
Pendahuluan Seseorang yang mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan penikmatan lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan diakui sebagai pembela hak asasi manusia atas lingkungan atau Environmental Human Rights Defender...
Pendahuluan Environmental, Social, and Governance (ESG) mulai diperkenalkan dan dipopulerkan melalui dokumen laporan berjudul “Who Cares Wins” yang diterbitkan di bawah Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas inisiasi Sekretaris Jenderal PBB pada tahun...
Pendahuluan Pada 10 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengeluarkan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (“POJK 27/2024”). Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang...
Pendahuluan Kegiatan usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam berbagai sumber hukum. Sebagai perjanjian, perasuransian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) pada Buku I Titel IX dan X, serta Buku...
Pendahuluan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) tidak luput dari berbagai perselisihan, termasuk perselisihan antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN (“Perselisihan”) itu sendiri.Lihat Kejati Jatim, JPN...
Pendahuluan Pemerintah telah membagikan kepada publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (“Rancangan”). Salah satu yang diatur dalam Rancangan ini adalah...