Pelajari bagaimana unsur sengketa kepemilikan tanah dapat muncul dalam sengketa tata usaha negara, serta analisis yuridis terhadap kewenangan PTUN dalam menyelesaikannya.
Unsur Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Sengketa Tata Usaha Negara
read more
Artikel
Unjust Enrichment: Keserupaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Artikel ini mengulas bagaimana doktrin unjust enrichment berkembang di sistem hukum internasional dan sejauh mana konsep tersebut memiliki padanan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya melalui interpretasi terbatas Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata.
Implikasi Hukum Tumpang Tindih Sertipikat Hak atas Tanah di Indonesia
Tumpang tindihnya sertifikat tanah di Indonesia terus menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini membahas konsekuensi hukum, peraturan-peraturan yang relevan, dan keputusan-keputusan pengadilan yang membahas masalah ini.
Cacat Substansi dalam Yurisprudensi Tata Usaha Negara
Cacat substansial dalam Hukum Tata Usaha Negara (KTUN) Indonesia dapat membatalkan keputusan, yang berujung pada pembatalan atau pembatalan. Artikel ini membahas persyaratan hukum utama, kasus-kasus yurisprudensi, dan konsekuensi di bawah UU Administrasi Pemerintahan.
Cacat Prosedur dalam Yurisprudensi Tata Usaha Negara
Cacat prosedur dalam yurisprudensi Tata Usaha Negara dapat membatalkan keputusan administratif jika tidak sesuai prosedur menurut hukum administrasi di Indonesia. Pengabaian terhadap proses yang sah dapat berdampak pada pencabutan keputusan tersebut.
Cacat Wewenang dalam Yurisprudensi Tata Usaha Negara
Dalam KTUN di Indonesia, keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan jika mengandung cacat wewenang, yaitu saat pejabat bertindak di luar kewenangannya. Artikel ini membahas ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pembatalan keputusan semacam itu.
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Suatu Pendekatan Praktis mengenai Prosedur dan Tantangan
Artikel ini menjelaskan bagaimana cara melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang meliputi prosedur hukum, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan langkah-langkah otentikasi. Artikel ini menyoroti peran exequatur dan Apostille dalam validasi dokumen. Sebuah referensi praktis bagi praktisi hukum dan bisnis yang memiliki sengketa lintas negara.
Pendaftaran Tanah Ulayat: Pengakuan dan Perlindungan Pemerintah bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
Artikel ini membahas reformasi kebijakan pertanahan Indonesia di tahun 2024, dengan fokus pada hak atas tanah ulayat, dua kelompok masyarakat adat, pendaftaran tanah dengan hak pengelolaan dan hak milik, serta daftar tanah ulayat.
Persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara di Indonesia: Keputusan yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai KTUN
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Indonesia haruslah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat final, dan menimbulkan akibat hukum yang pasti. Keputusan yang tidak memiliki unsur-unsur ini tidak dapat dianggap sebagai KTUN yang sah.